Departemen Pekerjaan Umum (PU) memprioritaskan dua proyek kerja sama pemerintah swasta (public private partnership/PPP) untuk sektor air minum senilai Rp3,7 triliun pada 2010. Dua proyek tersebut akan dilakukan untuk melayani kebutuhan air minum di DKI Jakarta, Bekasi, Kerawang, dan Umbulan, Jawa Timur.
“Kita akan mengawal supaya benar-benar berjalan,” ungkap Kepala Badan Pendukung dan Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum (BPPSPAM) Rachmat Karnadi, di Jakarta.
Proyek PPP untuk sektor air minum yang akan diperuntukkan bagi masyarakat DKI Jakarta, Bekasi, dan Karawang itu akan memiliki kapasitas 5.000 liter per detik dengan kebutuhan dana investasi sebesar Rp1,9 triliun. Proyek yang masih pada tahap pra studi kelayakan (Pra Feasible Study) itu akan mendapatkan pasokan air dari Waduk Jatiluhur.
“Rencananya kita akan minta bantuan dari tim Australia untuk mengevaluasi hasil FS-nya, supaya nanti pas mau mulai proyek tidak kelabakan tidak ada duit. Yah supaya lebih bankable,” jelasnya.
Untuk proyek PPP lain di Umbulan Jawa Timur diperkirakan akan memiliki kapasitas sebesar 4.000 liter per detik dengan dana investasi senilai Rp1,8 triliun. Selain kedua proyek besar itu, program PPP air minum juga akan dilakukan di Kabupaten Surakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kota Bandarlampung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Tangerang. Proyek PPP di Kabupaten Tangerang yang berkapasitas 900 liter per detik telah berjalan dengan nilai investasi senilai Rp 502,7 miliar.
“Tangerang potensinya sangat bagus. Pada tahap awal mereka baru akan bangun 60 ribu sambungan rumah, padahal saat ini di wilayah tersebut sudah terbangun 180 ribu rumah baru,” ucap dia.
Proyek lainnya berlokasi di Kota Jambi yang menunggu persetujuan Wali Kota Jambi untuk pengumuman hasil pemenang tender. SPAM di Kota Jambi bernilai investasi sebesar Rp 35 miliar itu nantinya akan berkapasitas 300 liter per detik. Nilai investasi proyek itu memang relatif kecil karena sumber air baku yang berasal dari Sungai Batanghari.
Peran serta pihak swasta dalam pengadaan air minum bagi masyarakat itu diharapkan dapat memperbaiki kinerja PDAM yang relatif belum optimal. Bermodalkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2005 tentang SPAM maka pihak swasta dapat diajak untuk mengusahakan pengadaan air minum bagi masyarakat.
“Swasta perlu sebagai pemicu perbaikan PDAM yang masih memiliki tingkat kebocoran air yang tinggi, tarif yang lebih rendah dari biaya produksi, dan tekanan air yang rendah,” tutur Rachmat.
Permasalahan utama PDAM di Indonesia berkutat pada tingginya tingkat kebocoran air yang dibarengi dengan rendahnya tarif. Tercatat tingkat kebocoran rata-rata nasional sebesar 37%. Untuk wilayah Jakarta berkisar 54%-56%, Bandung 60%, dan Semarang 56%-60%.
Kondisi tersebut memberikan kontribusi pada masih banyaknya PDAM yang belum berstatus sehat. Dalam lima tahun terakhir memang relatif ada peningkatan jumlah PDAM sehat. Apabila pada tahun 2004 terdapat 18 PDAM (9%) yang berstatus sehat maka jumlah tersebut meningkat menjadi 102 PDAM atau sekitar 29%.
Sumber : http://bppspam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=149%3Apu-prioritaskan-proyek-pemerintah-swasta-rp37-triliun&catid=34%3Abam&Itemid=59